Penegakan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara terutama mengingat Indonesia sebagai negara maritim dengan luasnya wilayah perairan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum laut di Indonesia tidaklah sedikit.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum laut di Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta tingginya tingkat kejahatan di laut. Hal ini membuat penegakan hukum laut di Indonesia menjadi semakin sulit dilakukan.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut. Dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga tersebut, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia bisa menjadi lebih efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Hikmahanto Juwana, “Penegakan hukum laut di Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait serta adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam menangani pelanggaran di laut.” Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum laut di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia, diperlukan juga peran aktif dari masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi kegiatan yang mencurigakan di laut. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sehingga, kedaulatan negara di wilayah perairan dapat terjaga dengan baik.