Penegakan peraturan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum laut di Indonesia juga tidak bisa dianggap remeh.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Penegakan hukum laut di Indonesia memang masih banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.”

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Rahmawati Retno Winarni, yang menyatakan bahwa “Kerjasama yang baik antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.”

Selain itu, peningkatan pengawasan dan patroli laut juga menjadi solusi yang sangat penting. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, A. Taufiq Rizaldi, “Peningkatan pengawasan dan patroli laut sangat diperlukan untuk mencegah tindak illegal fishing dan pelanggaran hukum laut lainnya.”

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia, diperlukan juga peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, yang menyatakan bahwa “Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam melindungi sumber daya laut, agar dapat terjaga untuk generasi mendatang.”

Dengan adanya kerjasama antara instansi terkait, peningkatan pengawasan dan patroli laut, serta peran serta masyarakat yang aktif, diharapkan penegakan peraturan hukum laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi keberlanjutan sumber daya laut yang ada. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga laut Indonesia, karena laut adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia.