Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah setempat harus bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Direktur Sumber Daya dan Keamanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan secara konsisten. “Kita harus memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melanggar batas laut Indonesia. Hal ini untuk menegakkan kedaulatan negara kita,” ujarnya.

Salah satu contoh kasus yang perlu mendapatkan penegakan hukum adalah kasus pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat pencurian ikan oleh kapal asing mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Ketika ditanya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli di perairan Indonesia. “Kita akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL dan KKP, untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia,” katanya.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, kerjasama antar lembaga negara juga sangat penting. Misalnya, kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diharapkan kedaulatan negara dapat terus terjaga. Sehingga, perairan Indonesia tetap aman dan sejahtera bagi masyarakat serta menjadi sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.