Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam mencegah tindak kejahatan yang dapat terjadi di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, tindak kejahatan seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan pencurian kapal seringkali terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman, “Peran penegakan hukum di laut sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya alam laut Indonesia.” Hal ini juga didukung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang menyatakan bahwa “tanpa penegakan hukum yang kuat, pencurian ikan akan terus merusak ekosistem laut kita.”

Salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum di laut adalah Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan oleh Bakamla Indonesia. Melalui operasi ini, berhasil ditangkap sejumlah pelaku pencurian ikan dan penyelundup barang ilegal yang merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peran penegakan hukum yang aktif dan efektif, tindak kejahatan di laut dapat dicegah dan diberantas.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di laut. Koordinasi antara lembaga terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kapasitas dan perlengkapan bagi petugas penegak hukum di laut agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam mencegah tindak kejahatan yang dapat merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, “Penegakan hukum di laut bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, namun merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut kita.”